Mengenal Teori Pemberdayaan
Masyarakat Menurut Para Ahli
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan
martabat golongan tertentu yang mengalami kemiskinan dan keterbelakangan.
Konsep pemberdayaan muncul dari kegiatan dan upaya penguatan
modal sosial yang ada di suatu kelompok atau masyarakat. Dalam kajian sosiologi
dan ilmu sosial, upaya tersebut lantas dikenal dengan istilah pemberdayaan
masyarakat.
Mengutip buku Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat:
Pembangunan dan Pemberdayaan, yang ditulis Eko Sudarmanto dkk (2020:21),
pengertian pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan
martabat golongan warga tertentu yang ada di dalam kondisi kemiskinan dan
keterbelakangan.
Upaya tersebut dimaksudkan guna membangun kemampuan
masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran
mereka, serta mengembangkan potensinya.
Sementara dikutip dari penjelasan di buku Pengembangan
Masyarakat karya Zubaedi (2013:162), konsep pemberdayaan muncul dari kegiatan
dan upaya penguatan modal sosial yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat.
Konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah transfer kekuasaan
melalui penguatan modal sosial pada kelompok masyarakat, untuk menjadikan
mereka lebih produktif dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang kurang produktif.
Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat juga termasuk konsep
pembangunan ekonomi yang berisi nilai-nilai sosial. Konsep tersebut
mencerminkan cara pembangunan yang bersifat peoplecentered, participatory,
empowering, dan sustainable.
Maksud konsep peoplecentered adalah pembangunan yang
berorientasi pada masyarakat. Adapun konsep participatory berarti pembangunan
yang melibatkan partisipasi warga.
Sedangkan empowering dan sustainable merujuk pada strategi
pembangunan yang berorientasi ke pemberdayaan masyarakat (komunitas) dan
sifatnya berkelanjutan.
Teori Pemberdayaan Masyarakat Menurut Para Ahli
Selama ini berkembang sejumlah teori pemberdayaan
masyarakat. Namun, setidaknya terdapat 2 teori pemberdayaan masyarakat menurut
ahli ilmu sosial yang penting untuk dicermati. Selain itu, ada juga 6 teori
yang terkait dengan landasan konsep pemberdayaan masyarakat.
1.
Teori Pemberdayaan Masyarakat menurut Jim Ife
Dalam bukunya yang berjudul Community Development, Creating
Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice (1997), Jim Ife
menjelaskan bahwa definisi pemberdayaan ialah memberikan sumber daya,
kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan
kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi
pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya.
Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat
dengan dua konsep pokok yakni: konsep power (daya) dan konsep disadvantaged
(ketimpangan). Maka, pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan menggunakan 4
perspektif: pluralis, elitis, strukturalis, dan post-strukturalis.
Dalam buku Pengembangan Masyarakat karya Zubaedi (2013:
21-22), penjelasan dari 4 perspektif itu masing-masing adalah sebagai berikut.
Pertama, perspektif pluralis melihat pemberdayaan
sebagai proses buat menolong individu maupun kelompok masyarakat yang kurang
beruntung, supaya mereka dapat bersaing secara lebih efektif.
Dalam perspektif pluralis, pemberdayaan yang dilakukan
adalah menolong masyarajat dengan memberikan pembelajaran tentang cara
menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan
tindakan politik dan memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main). Jadi,
pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat
bersaing secara wajar sehingga tidak ada yang menang atau kalah.
Kedua, perspektif elitis memandang pemberdayaan
sebagai upaya untuk mempengaruhi kalangan elite, seperti para pemuka atau tokoh
masyarakat, pejabat, orang kaya, dengan cara membentuk aliansi dengan mereka,
atau melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elite.
Upaya ini dilakukan mengingat masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya
power dan kontrol yang kuat dari para elite.
Ketiga, perspektif strukturalis memandang
pemberdayaan sebagai agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuannya
adalah menghapus bentuk-bentuk ketimpangan struktural. Dengan kata lain,
pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan yang harus dibarengi
oleh perubahan struktural secara fundamental serta hilangnya penindasan
struktural.
Keempat, perspektif Post-strukturalis menilai pemberdayaan
sebagai upaya mengubah diskursus yang menekankan pada aspek intelektualitas
ketimbang aksi atau praksis. Jadi, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai
langkah mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan
analitis. Titik tekan pemberdayaan pada aspek pendidikan kepada masyarakat.
Jim Ife juga mengidentifikasi 6 jenis kekuatan masyarakat
yang dapat dimanfaatkan dalam proses pemberdayaan mereka. Keenam kekuatan itu
adalah: kemampuan menentukan pilihan pribadi; kemampuan menentukan kebutuhan
sendiri; kebebasan berekspresi; kemampuan kelembagaan; akses pada sumber daya
ekonomi; dan kebebasan dalam proses reproduksi.
Dengan mengidentifikasi faktor-faktor kekuyatan masyarakat
dan ketimpangan yang membuat mereka terbelakang, terdapat tiga strategi
pemberdayaan yang bisa dilakukan. Ketiga strategi itu adalah:
Pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang
dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa
memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan
berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.
Pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik
yang dilakukan perjuangan politik dan gerakan dalam rangka rangka membangun
kekuasaan yang efektif.
Pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran
yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas.
Upaya ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan ketrampilan bagi
masyarakat lapis bawah dan meningkatkan kekuatan mereka.
2.
Pemberdayaan Masyarakat Menurut Teori Actors
Salah satu perspektif yang kerap dipakai dalam kegiatan
pemberdayaan masyarakat adalah teori Actors.
Dikutip dari artikel "Teori Actors dalam Pemberdayaan
Masyarakat" oleh Karjuni Dt. Maani, dalam Jurnal Demokrasi (Vol X, No 1,
2011), teori actors dikemukakan Sarah Cook dan Steve Macaulay, dalam Perfect
Empowerment (1996).
Dalam teori Actors, masyarakat dinilai sebagai subyek yang
mampu melakukan perubahan apabila terlepas dari kendali yang kuku dan
mendapatkan kebebasan untuk bertanggung jawab atas ide, keputusan, dan tindakan
mereka.
Cara pandang itu sesuai akronim Actors, yakni authority
(wewenang); confidence and competence (percaya diri dan kompetensi); trust
(kepercayaan); opprtunities (kesempatan); responsibilities (tanggung jawab);
dan support (dukungan).
Teori Actors mengarah pada pendelegasian secara sosial dan
moral sejumlah aspek berikut:
a.
Mendorong ketabahan
b.
Mendelegasikan wewenang sosial
c.
Mengatur kinerja
d.
Mengembangkan organisasi
e.
Menawarkan kerja sama
f.
Berkomunikasi secara efisien
g.
Mendorong inovasi
h.
Menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi.
Teori yang ditawarkan Cook dan Macaulay menghasilkan
perubahan yang terencana karena input yang digunakan sudah diantisipasi sejak
dini. Oleh karena itu, output yang dihasilkan berdayaguna secara optimal.
Dalam kerangka kerja teori Actors, pemberdayaan dilakukan
dengan menumbuhkan keberdayaan masyarakat yang didukung aspek internal dan
eksternal. Sementara aktor dalam pemberdayaan adalah pemerintah atau organisasi
non-pemerintah.
3.
Enam Teori Terkait Konsep Pemberdayaan Masyarakat
Dua teori di atas merumuskan model pemberdayaan masyarakat
yang bisa diimplementasikan dan memuat sejumlah konsep teknis.
Di luar itu, terdapat pula enam teori dalam bentuk luas yang
terkait dengan konsep pemberdayaan masyarakat karena menjelaskan pola-pola
interaksi sosial.
Mengutip buku modul sosiologi terbitan Kemdikbud berjudul
Kenali Dirimu (2020: 6-7), berikut ini keenam teori tersebut:
Teori Ketergantungan Kekuasaan (power-dependency)
Teori Sistem (The Social System)
Teori Ekologi (Kelangsungan Organisasi)
Teori Konflik
Teori Mobilisasi Sumberdaya
Teori Konstruktivisme.
