3 selesai.......

A. Perbedaan Mendasar Paradigma Perencanaan

Sebelum tabel, penting dipahami garis besar perbedaannya:

Aspek Paradigmatik	Permendagri 114/2014	Permendes 21/2020
Orientasi	Administratif–prosedural	Tematik–teknokratis
Basis perencanaan	Kewenangan desa & RPJMD daerah	SDGs Desa & kebijakan nasional
Peran musyawarah	Substansi utama	Formalitas yang dikonversi ke indikator
Logika hukum	Legal compliance	Performance & outcome-based
Relasi dengan digitalisasi	Netral (belum eksplisit)	Sangat terintegrasi (SDGs Desa, aplikasi)

---

B. Tabel Perbedaan Tahapan RPJMDes

Perbandingan Tahapan Penyusunan RPJMDes

Tahap	Permendagri 114 Tahun 2014	Permendes 21 Tahun 2020
Pembentukan Tim	Tim penyusun RPJMDes dibentuk oleh Kepala Desa (Pasal 5–6)	Tim penyusun dibentuk dengan penekanan pada pemahaman SDGs Desa
Penyelarasan kebijakan	Mengacu RPJMD kabupaten/kota	Penyelarasan dengan SDGs Desa dan arah kebijakan nasional
Pengkajian keadaan desa	Analisis potensi, masalah, dan kebutuhan desa	Pendataan SDGs Desa sebagai basis utama
Musyawarah desa	Musyawarah desa sebagai forum utama penentuan arah RPJMDes	Musyawarah desa sebagai forum validasi data SDGs
Perumusan dokumen	Berbasis visi–misi Kepala Desa	Berbasis tujuan, target, dan indikator SDGs Desa
Penetapan	Ditetapkan dengan Peraturan Desa	Ditetapkan dengan Peraturan Desa, namun harus konsisten dengan SDGs Desa

Catatan kritis hukum:

Permendagri 114/2014 menempatkan desa sebagai subjek perencanaan, sedangkan Permendes 21/2020 menempatkan desa sebagai unit pelaksana agenda pembangunan nasional berbasis indikator.

---

C. Tabel Perbedaan Tahapan RKPDes

Perbandingan Tahapan Penyusunan RKPDes

Tahap	Permendagri 114 Tahun 2014	Permendes 21 Tahun 2020
Evaluasi RPJMDes	Evaluasi capaian RPJMDes tahun berjalan	Evaluasi berbasis capaian indikator SDGs Desa
Penyusunan daftar usulan	Daftar usulan kegiatan berdasarkan kebutuhan desa	Daftar kegiatan dipetakan ke target SDGs Desa
Musyawarah perencanaan	Musrenbangdes menentukan prioritas	Musrenbangdes mengonfirmasi prioritas berbasis data
Penetapan prioritas	Berdasarkan kewenangan dan kemampuan desa	Berdasarkan kontribusi pada capaian SDGs
Penetapan RKPDes	Ditetapkan melalui Perdes	Ditetapkan melalui Perdes dengan integrasi sistem digital
Hubungan dengan APBDes	RKPDes sebagai dasar APBDes	RKPDes harus sinkron dengan aplikasi perencanaan nasional

Implikasi praktis:

Dalam Permendes 21/2020, RKPDes tidak lagi sepenuhnya lahir dari deliberasi sosial, tetapi dari proses konversi data ke program.

---

D. Tabel Persamaan Permendagri 114/2014 dan Permendes 21/2020

Persamaan Substansial

Aspek	Persamaan
Dokumen perencanaan	Sama-sama mengatur RPJMDes (6 tahun) dan RKPDes (1 tahun)
Legalitas	Sama-sama mensyaratkan penetapan dengan Peraturan Desa
Aktor utama	Kepala Desa, BPD, dan masyarakat desa
Musyawarah desa	Tetap diakui sebagai tahapan wajib
Hubungan anggaran	RPJMDes → RKPDes → APBDes
Tujuan normatif	Mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa