Posyandu 6 SPM

 Posyandu 6 SPM adalah Posyandu yang berfungsi sebagai wadah pelayanan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa/Nagari yang terintegrasi di tingkat masyarakat. Konsep ini berkembang sebagai bagian dari transformasi Posyandu melalui regulasi terbaru pemerintah yang tidak lagi hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak, tetapi menjadi pusat pelayanan sosial dasar.

Enam bidang SPM yang diintegrasikan melalui Posyandu meliputi:

1. Pendidikan
   • Pendataan anak usia sekolah.
   • Pencegahan putus sekolah.
   • Dukungan pendidikan anak usia dini (PAUD).
2. Kesehatan
   • Pelayanan ibu hamil, balita, lansia.
   • Imunisasi, gizi, stunting.
   • Penyuluhan kesehatan masyarakat.
3. Pekerjaan Umum
   • Pendataan akses air minum.
   • Sanitasi layak.
   • Kondisi infrastruktur dasar masyarakat.
4. Perumahan Rakyat
   • Pendataan rumah tidak layak huni.
   • Akses rumah sehat dan lingkungan permukiman.
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
   • Edukasi kebencanaan.
   • Perlindungan kelompok rentan.
   • Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
6. Sosial
   • Pendataan fakir miskin.
   • Penyandang disabilitas.
   • Lansia terlantar dan penerima bantuan sosial.

Dasar Hukumnya

Transformasi Posyandu menjadi lembaga pelayanan 6 SPM didukung oleh:

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (beserta perubahan-perubahannya).
• Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu.
• Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa.
• Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal dalam pemerintahan daerah.

Dalam Konteks Nagari

Bagi pemerintah nagari, Posyandu 6 SPM berfungsi sebagai:

• Sumber data kebutuhan masyarakat.
• Mitra pemerintah nagari dalam penyusunan RPJM Nagari dan RKP Nagari.
• Instrumen identifikasi masalah stunting, kemiskinan, pendidikan, sanitasi, dan rumah tidak layak huni.
• Sarana memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data dan partisipasi masyarakat.

perencanaan pembangunan nagari pasca PP Nomor 16 Tahun 2026, Posyandu 6 SPM dapat diposisikan sebagai instrumen pengumpulan data dan aspirasi masyarakat yang menjadi basis penyusunan dokumen perencanaan nagari, sehingga menarik untuk dikaji hubungan hukumnya dengan Musyawarah Nagari, KAN, dan sistem perencanaan pembangunan nagari.