stunting -02

 

Matriks Sinkronisasi Regulasi Pencegahan Stunting dalam Perspektif Hukum Kesehatan dan Hak Anak

Regulasi	Hak Anak atas Kesehatan	Kewenangan Pemerintah	Pengaturan Pencegahan Stunting	Kedudukan ILP	Kedudukan Posyandu	Peran Pemerintah Desa	Permasalahan Hukum
UUD NRI Tahun 1945	Pasal 28B ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 ayat (3) menjamin hak hidup, tumbuh kembang, dan pelayanan kesehatan.	Negara wajib memenuhi hak kesehatan warga negara.	Tidak mengatur stunting secara khusus, tetapi menjadi dasar konstitusional seluruh kebijakan kesehatan.	Belum diatur.	Belum diatur.	Tidak diatur secara eksplisit.	Norma konstitusional masih memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang dan peraturan pelaksana.
UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Menjamin setiap orang memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Anak termasuk kelompok prioritas.	Pemerintah pusat dan daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan.	Menekankan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, termasuk kesehatan ibu dan anak.	Menjadi dasar transformasi pelayanan kesehatan primer (ILP).	Posyandu diposisikan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan berbasis masyarakat.	Desa menjadi mitra dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai kewenangannya.	Belum mengatur secara rinci pembagian tanggung jawab operasional antara Puskesmas dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan ILP.
UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Pasal 4 dan Pasal 8 menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh pelayanan kesehatan.	Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban melindungi anak.	Tidak menyebut stunting secara eksplisit, tetapi perlindungan terhadap tumbuh kembang anak mencakup pencegahan stunting.	Tidak diatur.	Tidak diatur.	Desa berperan melalui perlindungan anak dan pelayanan sosial dasar.	Tidak terdapat mekanisme pertanggungjawaban khusus apabila hak kesehatan anak tidak terpenuhi akibat lemahnya pelayanan kesehatan primer.
UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM	Menjamin hak hidup, hak kesehatan, dan hak atas kesejahteraan.	Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.	Tidak mengatur secara spesifik.	Tidak diatur.	Tidak diatur.	Tidak diatur secara khusus.	Bersifat deklaratif sehingga memerlukan implementasi melalui regulasi sektoral.
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	Tidak mengatur hak kesehatan secara langsung, tetapi pembangunan desa diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.	Desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.	Pencegahan stunting menjadi bagian dari pembangunan manusia dan pelayanan dasar melalui prioritas penggunaan Dana Desa.	Desa mendukung pelaksanaan ILP melalui kelembagaan desa dan pembiayaan sesuai kewenangan.	Posyandu merupakan lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung pelayanan dasar.	Pemerintah Desa menyusun perencanaan, mengalokasikan anggaran, dan memberdayakan kader Posyandu.	Batas kewenangan desa dan sektor kesehatan sering kali belum tegas sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih tanggung jawab.
Perpres No. 72 Tahun 2021	Menempatkan anak sebagai kelompok sasaran utama percepatan penurunan stunting.	Mengatur koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Mengatur Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.	ILP menjadi salah satu pendekatan implementasi di sektor kesehatan.	Posyandu diposisikan sebagai ujung tombak intervensi di masyarakat.	Desa diwajibkan mendukung percepatan penurunan stunting melalui perencanaan dan penganggaran.	Belum mengatur secara rinci sanksi atau mekanisme pertanggungjawaban jika target tidak tercapai.
Permenkes tentang ILP	Memastikan layanan kesehatan primer menjangkau seluruh siklus hidup.	Menegaskan peran Puskesmas sebagai koordinator ILP.	Mengintegrasikan pelayanan ibu, bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia.	Menjadi regulasi teknis utama ILP.	Posyandu menjadi jejaring pelayanan primer.	Desa mendukung melalui kader dan fasilitas.	Hubungan koordinasi antara Puskesmas dan Pemerintah Desa belum diatur secara rinci.
Permendagri tentang Posyandu	Mendukung pemenuhan hak kesehatan melalui pelayanan dasar masyarakat.	Pemerintah Daerah membina, Pemerintah Desa memfasilitasi.	Posyandu menjadi wadah pelayanan lintas sektor.	ILP tidak diatur secara rinci, tetapi menjadi bagian dari implementasi kesehatan masyarakat.	Mengatur kelembagaan, pembinaan, dan fungsi Posyandu.	Desa bertanggung jawab terhadap dukungan kelembagaan dan pembiayaan.	Berpotensi terjadi dualisme pembinaan antara sektor kesehatan dan sektor pemerintahan desa.